BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Selamat…! Pendapatan per kapita penduduk
Indonesia menembus angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun.
Angka tersebut jauh di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang
hanya memiliki pendapatan per kapita penduduk US $ 6,220, atau Thailand dengan
pendapatan per kapita penduduknya US $ 2,990. Rekor tersebut hampir menyamai
Korea yang memiliki income per kapita penduduk US $ 20,000,
meskipun masih jauh di bawah Jepang, Australia, dan Amerika yang memiliki
pendapatan per kapita penduduk di atas US $ 30,000.
Itulah topik terhangat yang dicatat di
halaman surat kabar nasional pada tahun 2030. Itu pun hanya prediksi beberapa
ahli yang mengabaikan peningkatan pendapatan beberapa negara lain di atas yang
memang memiliki pendapatan per kapita seperti apa yang tertulis saat ini.
Dengan berat hati kita harus mengakui bahwa pendapatan per kapita penduduk
Indonesia hanya US $ 1,946 pada tahun 2008, jauh di bawah Jepang US $ 34,189,
Amerika US $ 43,444, Australia US $ 50,000, dan Singapura US $ 29,320. Apa
masyarakat Indonesia harus menunggu sampai tahun 2030? Dan apa mungkin di tahun
2030 prediksi itu benar-benar akan tercapai? Atau itu hanyalah mimpi indah
belaka bagi rakyat Indonesia? Sampai sekarang masalah kemiskinan masih menjadi
“hantu” yang menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
Kemiskinan
merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih
menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual,
kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh
Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika
Serikat. Negara inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada
era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Sedangkan Amerika Serikat bahkan
mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru setelah tiga
puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara Adidaya dan
terkaya di dunia.
Pada
kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan secara global kemiskinan
Negara-negara di dunia ketiga, yaitu Negara-negara berkembang yang nota-benenya
ada di belahan benua Asia. Kemudian juga pemaparan secara spesifik mengenai
kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun yang dimaksudkan Negara berkembang
adalah Negara yang memiliki standar pendapatan rendah dengan infrastruktur yang
relatif terbelakang dan minimnya indeks perkembangan manusia dengan norma
secara global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi sebagian Negara-negara
Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-negara pinggiran benua
Asia.
Ada dua
kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan
kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang
terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan
diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan
ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya
untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu
gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan
ketimbang dari pemerataan.
B. Perumusan Masalah
Dalam
tugas terstruktur individu ini, penyusun yang membahas mengenai masalah
kemiskinan, didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis
permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
“Apa yang menjadi masalah
dasar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia”.
C. Tujuan
Adapun
tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang kemiskinan di Indonesia ini
adalah sebagai berikut:
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang
mampu dalam hal materi agar ikut berperan serta untuk mengentaskan
kemiskinan di Indonesia.
- Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia
untuk menghadapi kemiskinan yang merupakan tantangan global dunia ketiga.
- Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
D. Manfaat
- Bagi Penulis
Penulisan makalah ini
disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan.
- Bagi pihak lain
Makalah ini diharapkan
dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan upaya
penyelesaian kemiskinan di Indonesia.
E. Ruang Lingkup
Dalam
penyusunan Makalah ini penyusun mengambil sampel ruang lingkup berupa
masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
BAB II
METODE PENULISAN
A. Objek Penulisan
Objek
penulisan dalam tugas terstruktur individu ini adalah pengertian dan
permasalahan utama akibat kemiskinan, aspek kebijaksanaannya dan upaya
penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah.
B. Dasar Pemilihan Objek
Kami
memilih Objek Penulisan ini adalah karena Kemiskinan merupakan permasalahan
kemanusiaan yang sangat kompleks. Selain itu, kemiskinan juga menjadi isu
sentral di belahan bumi manapun. Sebagai warga negara Indonesia, dalam
mengentaskan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan pemerintah saja namun
di zaman globalisasi ini warga negara Indonesia dituntut untuk mempunyai
kualitas SDM yang unggul sehingga memungkinkan munculnya keunggulan individual
yang dapat memberikan sumbangan kepada kemakmuran individu dan masyarakat.
C. Metode Pengumpulan Data
Dalam
pembuatan makalah ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kaji
pustaka terhadap bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang
diangkat dalam makalah ini yaitu masalah mengenai permasalahan dan upaya
penuntasan kemiskinan di Indonesia. Sebagai referensi juga diperoleh dari media
berbagai media informasi baik dari televisi, koran maupun situs web internet
yang membahas mengenai permasalahan dan upaya penuntasan kemiskinan di
Indonesia.
D. Metode Analisis
Penyusunan
makalah ini berdasarkan metode deskriptif analistis, yaitu mengidentifikasi
permasalahan berdasarkan fakta dan data yang ada, menganalisis permasalahan
berdasarkan pustaka dan data pendukung lainnya, serta mencari alternatif
pemecahan masalah
BAB III
PERMASALAHAN
A. Pembahasan
Kemiskinan
sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara
yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan
Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun
1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa
itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang
sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya
belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan
terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas,
pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi
dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara pemecahan terbaiknya.
- Definisi
Dalam
kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang
ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan
sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu
bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa
neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif
(ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.
Seiring
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif
dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian
yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Misal,
pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan
timbul oleh karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik
sektor industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah
bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau
kemiskinan adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan
oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan
tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
Deskripsi
lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal tahun
1990-an definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi
juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Di
penghujung abad 20-an telah muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa
kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk
menyampaikan aspirasi.
Kemiskinan
sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara
yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan
Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun
1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa
itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang
sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya
belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan
terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas,
pengangguran.
Amerika
Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada
masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika
Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar
penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi
bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat
sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.
Kemiskinan
dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif
dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila
hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan,
pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di
atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat
sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau
sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya
sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
2.
Indikator-indikator
Kemiskinan
Untuk
menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail
indikator-indikator kemiskinan tersebut.
Adapun
indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat
Statistika, antara lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak
adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan,
sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak
adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan
keluarga).
4. Kerentanan
terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5. Rendahnya
kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya
apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak
adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan
untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan
dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan
rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).
3.
Penyebab Kemiskinan
Di bawah
ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim. Yang
antara lain adalah:
a. Merosotnya
standar perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digarisbawahi
di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan
produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur
meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya,
seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun
beriringan.
Berikut beberapa faktor
yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu
daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar neger, diantaranya:
- Rusaknya syarat-syarat perdagangan
- Beban hutang
- Kurangnya bantuan luar negeri, dan
- Perang
b. Menurunnya etos kerja dan produktivitas
masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini
sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk
menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan
SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa
dipertanggungjawabkan dengan maksimal
c. Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak
tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak
adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah
konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena
kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan
banyaknya pengangguran.
d. Pembagian subsidi in come pemerintah
yang kurang merata.
Hal ini
selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk
para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga.
Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
4.
Perkembangan Tingkat
Kemiskinan di Indonesia
Bagaimana
perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia? Program Pembangunan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan tahunan Pembangunan manusia (Human
Development Report) 2006 yang bertajuk Beyord scarcity; power, poverty dan the
global water. Laporan ini menjadi rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi
salah satu Indikator kegagalan atau keberhasilan sebuah negara menyejahterakan
rakyatnya. Selama satu dekade ini Indonesia berada pada Tier Medium Human Development
peringkat ke 110, terburuk di Asia Tenggara setelah Kamboja.
Jumlah
kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu berfluktuasi dari tahun ke
tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah satu periode (2000-2005).
Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta, yaitu dari
34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%) pada tahun 1999. Kembali cerah
ketika periode 1999-2002, penduduk miskin menurun 9,57 juta yaitu dari 47,97
(23,43%) menurun menjadi 38,48 juta (18,20%). Keadaan ini terulang ketika
periode berikutnya (2002-2005) yaitu penurunan penduduk miskin hingga 35,10
juta pada tahun 2005 dengan presentasi menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %.
Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi
39,05 juta (17,75%) berarti penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta
(1,78%).
Adapun
laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang telah melaksanakan Survei
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret 2007 angka resmi jumlah
masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran konsumsi kalori 2100
kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan kurang dari Rp
152.847 per-kapita per bulan.
5.
Penjelasan Teknis dan
Sumber Data
Sebagai
tinjauan kevalidan dan pemahaman data di atas secara lugas, dipaparkan
penjelasan data dan sumber data yang diambil dari Berita Resmi Statistika
No.47/ IX/ 1 September 2006, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk
mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
(Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai
ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat
dihitung Head Count Indeks (HCI) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah
garis kemiskinan.
b. Metode
yang digunakan menghitung Garis Kemiskinan(GK) yang terdiri dari dua komponen
yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).
Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan
dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pendapatan per-kapita di bawah garis kemiskinan.
c. Sumber
utama data yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data Susenas (Survei
Sosial Ekonomi Nasional) panel Februari 2005 dan Maret 2006. Sebagai informasi
tambahan,digunakan juga Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang
dipakai untuk memperkirakan Proporsi dari Pengeluaran masing-masing komoditi
pokok bukan makanan.
6.
Tantangan Kemiskinan di Indonesia
Masalah
kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat
Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat
Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang
ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada
tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih rendah dari
Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks
Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih
lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di
Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.
Tantangan
lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di
pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National
Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia
termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain
itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum
perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita,
terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya
angka pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka
Indeks pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).
Tantangan
selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat
signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan.
Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam
penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif
singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala
nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan
tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan
sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang
kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.
7.
Kebijakan dan Program
Penuntasan Kemiskinan
Upaya
penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan
penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan
nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi kementrian,
lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai
wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan
pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah
disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders
pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota
telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama
penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam
mengatasi kemiskinan.
Adapun
langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
a) Mengurangi
kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air
bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii)
pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii)
redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah
dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
b) Perluasan
kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk
modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan
revitalisasi industri.
c) Khusus
untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain
(i) pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9 tahun termasuk
tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii) jaminan pemeliharaan kesehatan
gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.
Di bawah
ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Contoh dari upaya
kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan
diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25
Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan
kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang
yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli
berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku,
ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
Oleh
karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar bila dibandingkan
dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi, maka Bandung Peduli
melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang dibantu tinggal di
Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong fakir. Golongan fakir
yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling miskin bila diukur
dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan
latar belakang, perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
Masalah
dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap pemaknaan kita terhadap
kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami dalam kehidupan. Dalam
artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka
kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan
hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa
penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan
masyarakat. Ketika terjalin kerja sama yang romantis baik dari pemerintah,
nonpemerintah dan semua lini masyarakat. Dengan digalakkannya hal ini, tidak
perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai hasil yang seminimal mungkin.
2. Saran
Dalam
menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan usaha-usaha yang lebih
kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih
eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan mau tidak mau
dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas,
dan moralitas yang standarnya adalah standar global.
DAFTAR PUSTAKA
Nugroho,
Gunarso Dwi.2006. Modul Globalisasi. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka
Santoso
Slamet, dkk. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Unsoed : Purwokerto.
Santoso,
Djoko. 2007. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta. The Indonesian Army
Press
Riyadi,
Slamet dkk. 2006. Kewarganegaraan Untuk SMA/ MA. Banyumas. CV.
Cahaya Pustaka.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar